Medan, Gelora Info — Nama Raffi Ahmad tengah menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar dari dua kementerian yang melibatkan perusahaan miliknya, PT Rans Animasi Indonesia. Temuan tersebut berasal dari data pengadaan pemerintah periode 2024 hingga 2026. Dua kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Informasi ini kemudian ramai dibicarakan karena Raffi tidak hanya dikenal sebagai artis dan pengusaha, tetapi juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Menanggapi ramainya pemberitaan tersebut, manajemen RANS akhirnya memberikan klarifikasi pada 11 November 2026. Mereka menjelaskan bahwa nilai Rp14,69 miliar bukan uang yang diterima Raffi secara pribadi, melainkan total nilai kerja sama perusahaan untuk menjalankan sejumlah kampanye pemerintah. Rinciannya terdiri dari satu kampanye promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan senilai sekitar Rp3,9 miliar dan tiga kampanye bersama KKP dengan nilai sekitar Rp10,79 miliar. RANS juga menegaskan bahwa seluruh kerja sama dilakukan secara profesional melalui prosedur pengadaan yang berlaku, termasuk melalui Inaproc dan katalog elektronik.
Manajemen RANS turut menjelaskan bahwa anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar unggahan di media sosial. Biaya kerja sama juga mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, hingga kegiatan promosi secara langsung. Dari seluruh kerja sama tersebut, RANS mengklaim telah menghasilkan lebih dari 150 konten dengan total lebih dari 52,6 juta penayangan. Sementara itu, anggota grup The Dudas Minus One yang ikut terlibat dalam salah satu kampanye juga menjelaskan bahwa bayaran yang mereka terima sesuai dengan tarif pekerjaan masing-masing, bukan seluruh nilai kontrak yang diumumkan.
Meski sudah memberikan penjelasan, persoalan ini masih menjadi perhatian ICW, terutama terkait dugaan konflik kepentingan dan kewajaran nilai pengadaan. ICW menilai beberapa paket pengadaan mencantumkan akun atau kanal media sosial tertentu sehingga dinilai membatasi kesempatan penyedia jasa lain untuk ikut bersaing. Selain itu, posisi Raffi sebagai Utusan Khusus Presiden juga memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara jabatan publik dan kerja sama bisnis perusahaannya dengan kementerian. ICW pun meminta dokumen pengadaan, kontrak, bukti pembayaran, serta laporan hasil pekerjaan dibuka kepada publik agar penggunaan anggaran negara tersebut bisa diperiksa secara lebih transparan.
