Medan, Gelora Info — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika politik yang berkembang, terutama setelah muncul sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran. Meski sudah menyampaikan niat mundur, belum ada keputusan resmi yang menyatakan Gibran telah melepaskan jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Polemik tersebut bermula dari persoalan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Mahkamah Agung sebelumnya mengabulkan permohonan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa dokumen pendidikan Gibran dari Singapura dan Australia memenuhi kualifikasi setara SMA di Indonesia. Putusan tersebut kemudian memicu perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
Situasi semakin ramai setelah sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik tersebut. Usulan ini berpotensi membuka jalan bagi proses pemakzulan apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang memenuhi ketentuan konstitusi. Bahkan, beberapa anggota DPR secara terbuka menyuarakan desakan agar Gibran mundur dari jabatannya. Di tengah tekanan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat pengunduran diri kepada Prabowo sebagai respons atas perkembangan yang terjadi.
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat Gibran untuk mundur, tetapi memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hingga kini, belum ada kepastian mengenai kelanjutan niat pengunduran diri tersebut maupun langkah hukum yang akan ditempuh Gibran. Pernyataan Istana ini menjadi perkembangan baru di tengah polemik persyaratan pendidikan dan wacana pemakzulan yang masih bergulir di DPR.
